Partai dan peraturan Diskriminatif

-

Peraturan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai presiden, bupati, gubernur, walikota, atau anggota legislatif harus diusung oleh partai adalah peraturan yang diskriminatif.

Semua orang memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai pemimpin selama dipilih oleh rakyat. Kalau hanya yang diusung oleh partai yang boleh mencalonkan, maka itu mendiskriminasi orang yang tidak berada di partai atau diusung oleh partai. Peraturan tersebut melanggar hak asasi manusia. Siapapun yang mampu berhak memimpin apapun selama dipilih oleh rakyat.

Terbukti, per hari ini, partai tidak mewakili rakyat. Anggota partai yang ada di legislatif tidak mewakili suara rakyat. Terbukti ketika DPR RI membuat UU ITE.

Partai adalah salah satu beban APBN dan APBD. Dikutip dari inilah.com, sumber pendanaan partai tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011. Terdapat tiga sumber keuangan parpol, yaitu diperoleh dari iuran anggota yang sudah menjadi anggota DPR RI/DPRD Provinsi/Kota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Selain menghabiskan APBN dan APBD, partai juga suka meminta proyek kepada para kadernya yang sudah menjabat, baik di legislatif maupun eksekutif. Partai juga menjadi salah satu faktor budaya korupsi di Indonesia. Terbukti, para pejabat publik dengan sukarela korupsi supaya bisa memberi uang ke partai yang telah mengusungnya.

Selain menjadi faktor dalam budaya korupsi di Indonesia, partai juga sering kali mencalonkan orang yang sama sekali tidak kompeten. Alih-alih mengkader para anggotanya dari nol sampai memiliki kepemimpinan dan kompetensi yang baik, banyak dari partai malah mencalonkan artis-artis yang tidak memiliki kompetensi sebagai anggota legislatif maupun pemimpin daerah. Selain itu, partai juga sering kali mengusung para pengusaha yang punya banyak uang. Sering kali, para pengusaha ini menjadikan pencalonannya sebagai jalan untuk memajukan usahanya. Memang boleh seorang artis maupun pengusaha mencalonkan diri di pemerintahan, tapi yang seharusnya dilibatkan adalah orang yang kompeten di bidangnya, bukan hanya mengandalkan ketenaran semata.

Partai juga kadang kali memanfaatkan fanatisme dan tribalisme di masyarakat. Partai kadang kala menunggangi agama, ras, suku, bahkan ormas demi kepentingan politik.

Lebih baik semua partai dibubarkan saja daripada terus menjadi biangnya korupsi dan adu kepentingan di pemerintahan. Dibuatkan aturan agar tidak boleh ada partai; semua pencalonan caleg, kepala daerah, presiden, dan jabatan lain dilakukan secara independen.

Postingan populer dari blog ini

Kemajuan Negara Indonesia: Perspektif Struktur Organisasi, Partisipasi dan Keterlibatan, serta Kebebasan Berorganisasi

-
Kemajuan Negara Indonesia: Perspektif Struktur Organisasi, Partisipasi dan Keterlibatan, serta Kebebasan Berorganisasi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal struktur organisasi, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta kebebasan berorganisasi. Dalam konteks ini, Indonesia dapat dilihat sebagai negara yang maju dalam beberapa aspek dibandingkan dengan negara-negara Barat. 1. Struktur Organisasi Salah satu aspek yang mencolok dari kemajuan Indonesia adalah keberadaan berbagai organisasi yang terstruktur dengan baik. Di tingkat mahasiswa, terdapat banyak organisasi yang memiliki sistem dan hierarki jelas, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Organisasi-organisasi ini tidak hanya berperan dalam memberikan wadah bagi mahasiswa untuk berkembang, tetapi juga berkont...
Baca selengkapnya

SESAT BERPIKIR KH IMADUDDIN USTMAN

-
Gambar
  Sesat berpikir kh imadudin Dalam tesisnya kh imadudin mengatakan bahwa nasab ba'alawi tidak tersambung kepada rasulullah karena menganggap Ubaidillah bukan anak dari sayid ahmad bin isa, kh imadudin menganggap ubaidillah bukan anak dari ahmad bin isa karena tidak ada atau belum ditemukan kitab seabad atau yang mendekati zaman nya ubaidilah ini keliru  dalam hal ini kh imadudin telah memasuk ke dalam kecacatan berpikir yang disebut logical fallacy apeal to ignorance yaitu ketika suatu seseorang menganggap bahwa suatu pandangan itu salah hanya karena tidak ada argumen yang mendukung pandangan tersebut, dalam kasus ini kh imadudin menyebut ubaidilah bukan anak nya ahmad bin isa hanya karena tidak ada riwayat dari kitab seabad atau mendekati yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah anaknya ahmad bin isa ini sangat keliru Ketiadaan riwayat seabad atau mendekati tidak menjadikan suatu nasab itu menjadi salah, Ilmu nasab sudah paten ari sejak dulu Writted by Muhammad Wahyudin
Baca selengkapnya

FILOSOFI TASBIH

-
Gambar
 Filosofi Tasbih Tasbih ini filosofi mata rantai yang satu sama lain tidak terputus dan merujuk kepada satu alat yang banyak ulama yang berdzikir memakai tasbih sebagai simbol mata rantai kemuliaan mukminin dan muslimin yang berimanan kepada Allah dan Rasulnya yang mengikuti ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulnya dan diajarkan kepada para Sahabat, Sahabat mengajarkan kepada para Tabi'in terus sampai kita lewat para ulama allah seluruh muslimin diikat oleh satu mata rantai yang sangat agung Allah SWT. menurunkan suatu ilmu yang mana ilmu ini yang merupakan suatu sifat baik itu ilmu iman, islam, ihsan atau dalam istilahbilmu thoriqoh ada ilmu syariat, ilmu thoriqoh, ilmu hakikat ilmu tajalli kalau menurut ahli tazkiyah tasawuf ada ilmu takhali tahalli dan tajalli yang mana hakikatnya sama, ilmu itu semua harus dimiliki oleh semua manusia ilmu tersebut mengikat seperti halnya tasbih yang diikat oleh benang, benang inilah yang disebut ilmu allah, ilmu yang mengikat seluruh muslim, Alla...
Baca selengkapnya